PERANAN NON LEX Scripta

  1. A.    Pendahuluan

Hukum merupakan sebuah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan  dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih.

Istilah hukum berasal dari Bahasa Arab : HUK’MUN yang artinya menetapkan. Arti hukum dalam bahasa Arab ini mirip dengan pengertian hukum yang dikembangkan oleh kajian dalam teori hukum, ilmu hukum dan sebagian studi-studi sosial mengenai hukum. Hukum sendiri menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan, dilarang atau disuruh untuk dilakukan. Hukum juga dinilai sebagai norma yang mengkualifikasi peristiwa atau kenyataan tertentu menjadi peristiwa atau kenyataan yang memiliki akibat hukum.Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. filsuf Aristotle menyatakan bahwa “Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela.

Apabila hukum yang berlaku di dalam masyarakat  tidak sesuai dengan kebutuhan- kebutuhan serta kepentingan-kepentingannya, maka ia akan mencari jalan keluar serta mencoba untuk menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Segala bentuk tingkah laku yang menyimpang yang mengganggu serta merugikan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut diartikan oleh masyarakat sebagai sikap yang berperilaku jahat.

Hukum itu dapat dibagi dalam berbagai bidang, antara lain hukum pidana/hukum publik, hukum perdata/hukum pribadi, hukum acara,hukum tata negarahukum administrasi negara/hukum tata usaha negara, hukum internasionalhukum adathukum islamhukum agrariahukum bisnis, dan hukum lingkungan.

Di Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa Kontinental. Selain sistem hukum Eropa Kontinental, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum agama, khususnya hukum (syariah) Islam.

Menurut bentuknya hukum dibagi menjadi dua bagian, yakni hukum tertulis dan hukum tidak  tertulis atau lex non scripta. Yang dimaksud dengan Hukum Tertulis adalah hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan. Contoh : hukum pidana dituliskan pada KUHPidana, hukum perdata dicantumkan pada KUHPerdata.

Sedangkan yang di maksud dengan “Lex Non Scripta” disini adalah hukum tidak tertulis. Kata lex non scripta sendiri berasal dari  bahasa latin lex berarti hukum, non sama dengan tidak sedangkan scripta adalah tertulis. Yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan. Contoh : hukum adat tidak dituliskan atau tidak dicantumkan pada perundang-undangan tetapi dipatuhi oleh daerah tertentu.

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti JepangIndia, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukumtidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Menurut Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi (hukum) dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (adat). Tingkah laku positif memiliki makna hukum yang dinyatakan berlaku disini dan sekarang. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah reaksi (konsekuensi) dari pihak lain atas suatu pelanggaran terhadap norma (hukum). 

  1. B.     Pembahasan

1. Peranan Lex Non Scripta Dalam Prespektif Hukum Adat

Peranan lex non scripta dalam prespektif hukum adat dalam sebuah masyarakat adalah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam suatu permasalahan.

  1. Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi Pembangunan Hukum Nasional, yang menuju Kepada Unifikasi pembuatan peraturan perundangan dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuhnya dan berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam pembinaan hukum.
  2.  Pengambilan bahan-bahan dari hukum adatadalam penyusunan Hukum Nasional pada dasarnya berarti:

– Penggunaan konsepsi-konsepsi dan azas-azas hukum dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan mendatang dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar.

– Penggunaan lembaga-lembaga hukum adat yang dimodernisir dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman tanpa menghilangkan ciri dan sifat-sifat kepribadian Indonesianya.

– Memasukkan konsep-konsep dan azas-azas hukum adat ke dalam lembaga-lembaga hukum dari hukum asing yang dipergunakan untuk memperkaya dan memperkembangkan Hukum Nasional, agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

c. Di dalam pembinaan hukum harta kekayaan nasional, hukum adat merupakan salah satu unsur sedangkan di dalam pembinaan hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan nasional merupakan intinya.

d.   Dengan terbentuknya hukum nasional yang mengandung unsur-unsur hukum adat, maka kedudukan dan peranan hukum adat itu telah terserap di dalam hukum nasional.

2. Prespektif Lex Non Scripta Kaidah Sosial dalam Kehidupan Masyarakat

     Dalam prespektif lex non scripta kaidah sosial di dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman masyarakat tersebut dalam melaksanakan setiap kegiatannya. Diharapkan dengan adanya kaidah sosial ini kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib. Kaidah sosial menjadi aturan hukum lain disamping hukum nasional yang berupa  hukum perdata, hukum pidana, ataupun aturan-aturan hukum yang lainnya, dengan harapan dapat melengkapi ataupun menjadi hukum yang lebih jelas bagi kalangan tertentu.

3. Prespektif Lex Non Scripta Pada Aturan Keluarga

umumnya aturan keluarga tidak tertulis. Aturan keluarga disepakati oleh semua anggota keluarga. Anggota keluarga wajib menaati. Setiap keluarga memiliki aturan yang berbeda. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak, dan anggota lainnya. Kemungkinan di rumah ada pembantu dan kerabat keluarga.

Aturan main dalam keluarga bisa menjadi solusi jitu untuk mengatasi masalah antara orangtua dan anak. Hal itu terkait dengan pengelolaan tingkah laku anak di rumah, dan fungsi/peran orangtua. Seperti jalan raya yang ada aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Jika melanggar akan ditindak. Namun agar aturan itu berjalan perlu petugas yang melaksanakan aturan dengan jelas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Rujukan

Edi. 2012. Aturan Main Dalam Keluarga. http://radiosmartfm.com/indonesia-strong-from-home/6500-perlunya-aturan-main-dalam-keluarga.html (di akses pada 16 agustus 2012)

From Old English lagu “something laid down or fixed”; legal comes from Latin legalis, from lex “law”, “statute” (Law, Online Etymology Dictionary; Legal, Merriam-Webster’s Online Dictionary)

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Indonesia (di akses pada 16 agustus 2012)

http://wisnu.blog.uns.ac.id/2009/07/28/kedudukan-hukum-adat-dalam-hukum-nasional/ (di akses pada 16 agustus 2012)

http://pertelontanahmerah.blogspot.com/2011/02/hukum-tertulis-dan-tidak-tertulis.html (di akses pada 16 agustus 2012)

http://ml.scribd.com/doc/24972173/Kaidah-Social-Dan-Hukum (di akses pada 16 agustus 2012)

Maryati, Kun dan Juju Suryawati. 2007. Sosiologi untuk SMA dan MA. Erlangga. Jakarta

Robertson, Crimes against humanity, 90; see “analytical jurisprudence” for extensive debate on what law is; in The Concept of Law Hart argued law is a “system of rules” (Campbell, The Contribution of Legal Studies, 184); Austin said law was “the command of a sovereign, backed by the threat of a sanction” (Bix, John Austin);

Dworkin describes law as an “interpretive concept” to achieve justice (Dworkin,Law’s Empire, 410); and Raz argues law is an “authority” to mediate people’s interests (Raz, The Authority of Law, 3–36).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s